Home » Layanan » Pendidikan Inklusi » Jawa Barat Deklarasi Provinsi Pendidikan Inklusif

Jawa Barat Deklarasi Provinsi Pendidikan Inklusif

Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan diri sebagai provinsi pendidikan Insklusif. Deklarasi tersebut ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar, dan penandatanganan prasasti oleh Dedi Mizwar, Direktur Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus (PKLK) Kemdikbud, Mudjito dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyudin Zarkasyi, di Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, pada Senin (23/12).

Inklusif1

 

Inklusif2

 

Inklusif3

 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar, mengatakan, pendidikan inklusi menjadi tonggak lahirnya paradigma pendidikan yang menghargai perbedaan. Sekolah, kata dia, harus lebih terbuka, ramah anak, dan tidak diskriminatif. “Sekolah inklusif adalah sistem pendidikan terbuka yang mengakomodasi semua kebutuhan sesuai kondisi masing-masing anak,” kata Dedi.

Senada dengan Dedi, Direktur PKLK Dikdas Kemdikbud, Mudjito menambahkan, Provinsi Jawa Barat adalah salah penerima anugerah Inclusive Award dari pemerintah pusat dan Kerajaan Norwegia. Selain itu, Provinsi ini juga tercatat sebagai satu dari lima provinsi pendidikan Inklusif. “Jabar adalah salah satu penerima penerima penghargaan inclusive award bersama Jawa Timur dan DKI Jakarta,” tambah Mudjito.

Menurut Mudjito, sebenarnya Jawa Barat sudah memiliki komitmen tinggi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sejak 2003 dan komitmen tersebut makin diperkuat melalui deklarasi pada akhir tahun 2013.

Saat ini, sesuai data Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat ada 465 sekolah yang sudah melayani anak-anak berkebutuhan khusus dengan 75 sekolah diantaranya merupakan sekolah uji coba. Selain itu, Jawa Barat pun sudah memiliki lima Kabupaten/Kota yang mendeklarasikan sebagai Kabupaten/Kota Pendidikan Inklusif yakni Kota Depok, Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Sukabumi dan Kuningan.

Mudjito mengharapkan setelah Jawa Barat, akan banyak provinsi yang mendeklarasikan diri menjadi provinsi pendidikan inklusif. Sebab, menurut dia, menjadi provinsi inklusif bukan sekedar gambaran kepedulian dan komitmen Pemda terhadap nasik anak-anak disabilitas, tetapi juga sekaligus menjadi upaya Pemda memenuhi apa yang menjadi hak semua anak. Terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang demokratif tanpa diskriminatif.

Sejak pemerintah mencanangkan pendidikan inklusif, Mudjito mengaku anak-anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan formal jumlahnya terus bertambah. Dari 325 ribu ABK, 116 ribu diantaranya sudah bisa mengakses pendidikan formal berbaur dengan anak-anak pada umumnya.

Selain launching sebagai provinsi inklusi, kesempatan ini juga momen peluncuran Pergub Jabar no. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Launching Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi Inklusif dihadiri oleh tiga ribu orang. Diantaranya dari PGRI, Pemda Jabar, Pemkot dan Pembkab se Jabar, Asosiasi PAUD, kepala sekolah dan pengurus SLB, serta kelompok kerja pendidikan inklusif. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*