Pada hari senin, tanggal 17 januari 2022, bertepat di ruang rapat Dinas Pendidikan Kota Depok, dilaksanakan Bimtek Sasaran Kinerja Pegawai ASN Pengawas Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok secara semi virtual.
Pada acara ini, Kadisdik Depok H. Wijayanto, A.Pi.,M.Si memberikan sambutan “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling bermanfaat terhadap manusia lainnya” .
Kadisdik menyampaikan agar para pengawas sekolah dapat memaksimalkan peran pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah serta memastikan standar pendidikan telah diterapkan di sekolah – sekolah.
Kebermanfaatan Pengawas Sekolah berarti semakin diharapkan kehadirannya. “Bapak dan ibu pengawas jangan sampai ditakuti oleh rayon / sekolah tetapi Harus Diharapkan Keberadaanya”, imbuh Kadisdik Wijayanto.
Kadisdik berharap pembinaan kepada guru dan kepala sekolah dapat dikedepankan. Pengawas Sekolah harus memberikan bimbingan agar sekolah binaan dapat menjadi lebih baik.” Imbuh Kadisdik.
Selain itu, Dalam Bimtek ini, Narasumber dari APSI Pusat Drs.Gembong Sumadiyono, M.Pd menjelaskan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021.
Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,”
Dalam SE terebut dijelaskan bahwa Bagi pejabat fungsional termasuk Pengawas Sekolah yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.
